Listrik Gratis Hadiah Dirut PLN

Untuk Masyarakat Miskin PLN Usulkan Listrik Gratis
Sabtu, 12 Juni 2010 | 15:19 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Persero (PLN) Dahlan Iskan mengusulkan agar listrik untuk masyarakat miskin digratiskan, sedangkan untuk yang lain disesuaikan tarifnya dengan harga pasar.

"Saya serius. Yang miskin gratis saja, sudah kami cetuskan di DPR kemarin. Pemerintah belum ada tanggapan, dikira saya guyon. Saya serius," katanya dalam acara diskusi TDL yang diselenggarakan Forkem dengan Kementerian Koordinator Perekonomian di Pulau Bidadari, Jakarta, Sabtu (12/6/2010).

Dia mengatakan, masyarakat miskin tersebut adalah mereka yang mempunyai listrik 450 kWh yang diperkirakan mencapai 20 juta pelanggan. "Atau kira-kira memiliki lima lampu bolam ditambah dengan TV, radio, VCD, rice cooker bergantian dengan seterika dan kipas angin," katanya.

Dahlan mengatakan, dengan skema rakyat miskin gratis sedangkan untuk masyarakat lainnya membayar sesuai tarif pasar, PLN akan untung.

Dia memperkirakan, untuk menggratiskan masyarakat miskin, pihaknya akan kehilangan pendapatan sekitar Rp 1,5 triliun, sedangkan pendapatan dari masyarakat lainnya yang membayar sesuai tarif akan meningkat Rp 20 triliun.

"Kalau sampai hati, maksudnya di luar masyarakat miskin membayar penuh sesuai pasar bisa Rp 40 triliun," katanya.

Dahlan menambahkan, usul tersebut merupakan usul konkret untuk membela masyarakat miskin. "Karena selama ini yang menolak kenaikan tarif listrik selalu memberikan alasan untuk rakyat miskin, jadi ini usul konkret untuk rakyat miskin," katanya.

Dia mengatakan, selama ini pihaknya selalu merugi dan mendapatkan subsidi karena untuk biaya produksi mencapai Rp 1.200 per kWh, sedangkan harga jual rata-rata hanya Rp 650 per kWh. Kalau kenaikan 10 persen, tetap saja akan merugi dan harus disubsidi pemerintah.

Dengan adanya skema di atas, menurut dia, PLN akan dapat memperoleh keuntungan dan tidak perlu mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Meski demikian, dia mengakui hal ini agak sulit dilakukan karena harus menaikkan tarif hingga 100 persen.

Selain itu, dia juga mengusulkan mekanisme subsidi langsung ke rakyat. Jadi, subsidi ke PLN yang mencapai lebih dari Rp 50 triliun tersebut tidak diberikan ke PLN, tetapi langsung ke masyarakat.

"Rakyat membayar sesuai tarif. Ini justru akan lebih mendorong penghematan, jadi bukan perusahaannya yang disubsidi," katanya.

----------

Saya tidak menyalahkan total Om Dahlan Iskan, tetapi sebagai seorang pejabat alangkah baiknya menjaga diri agar tidak melemparkan 'angin surga' tanpa mengkaji secara mendalam dampaknya. Ingat om di negeri kita ini urusan setrum masih rawan, belum banyak dipahami.

Sedikit saja bicara soal subsidi pelanggan kecil. Saat ini pelanggan rumah tangga R-1 450 VA itu sekitar 19 juta. Katakanlah harga jual listrik rata-rata 450/kWh. Konsumsi listrik 1,5 TWh per bulan. Harga pokok rata-rata menyediakan listrik sekitar 1200/kWh. Maka bila golongan ini gratis, revenue yang mesti ditanggung pelanggan lain sekitar 1,8 T per bulan, dari asumsi diatas, revenue saat ini sekitar 700 M. Berarti masih disubsidi sekitar 1,1 T per bulan. Apakah akan dilimpahkan ke pelanggan lain? Apakah pelanggan yg 900 VA tidak iri kalau 450 VA gratis?

Sedikit hitung menghitung kasar diatas semoga bisa untuk membayangkan kalau tarif lain yang musti menanggung maka berapa TDL nya?? belum lagi bicara soal desain tarif untuk bisnis dan industri yang mendorong perekonomian, maka ceritanya bisa lebih panjang lagi. Capek kalau diketik disini :)

IMHO (In My Humble Opinion) penggratisan seperti ini tidak mendidik. Gratiskan untuk sekolah-sekolah warga miskin misalnya, pasti lebih bermanfaat. Banyak hal yg menjadi concerns dalam desain tarif yang intinya seimbang antara market dan investment. Belum lagi dampak sosial, ada listrik gratis dijamin rame-rame orang pada ngganthol alias nyuri listrik, yang pasti bakal marak. Bukan prasangka buruk, tapi mari lihatlah realitas di lapangan. Meski Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) rajin patroli tetep pencurian listrik marak.

Kalau ditinjau dari energy efficiency, gratisan begini bakalan mendorong konsumsi energi yg tidak efisien. "Lha ngapain mikir wong gratis". Ini sangat tidak edukatif karena konsumen perlu disadarkan bahwa listrik itu mahal, listrik adalah barang ekonomi. Tidak serta merta dari air/batubara langsung alakazam jadi setrum, bukan? tapi perlu konversi energi yang butuh biaya. Belum lagi ditinjau soal climate change nantinya.

Bicara soal UUD 45 pasal 33 memang banyak tafsir. Saya sendiri lebih memilih negara menjamin energi sebagai regulator alias yang mengatur. Penjaminan ketersediaan dengan harga yang terjangkau. Dan itu banyak caranya, tidak hanya via monopoli. Di banyak negara yang sudah pakai electricity market, negara sebagai regulator juga menjamin ketersediaan listrik dan ada pinalti berat bagi yang macem-macem. Tapi itu pendapat saya pribadi. Urusan setrum di developing country seperti indonesia itu memang rawan. Dan tentu bikin pusiing...

Intinya, menggratiskan listrik lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Memangnya PLN punya kemampuan menyediakan listrik untuk semua warga yang dianggap berhak dapat listrik gratis?

Membayar itu salah satu filter untuk memilah mana warga yang butuh dan mau membayar (walau tidak menutupi seluruh cost). Jika digratiskan, lalu apa filternya untuk menyaring mereka yang mengaku miskin, plus menyesuaikan dengan kemampuan pasokan?

Ide populis belum tentu layak diterapkan secara nyata.