Gayus dan Sumiati BERSAUDARA

"bibirnya digunting"

Jujur, saya mual ketika mendengar dan membaca kalimat tersebut. Saya bahkan tak berani meng-klik link berita tentang sumiati di internet yang memajang wajah sumiati tanpa di blur.

Entah kesalahan apa yang dilakukan sumiati, TKI asal Indonesia tersebut terhadap majikannya, sehingga pantas mendapatkan perlakuan sesadis itu. Maka kesimpulan saya hanya satu, majikan sumiati tak lebih dari seorang psikopat atau seorang penderita penyakit jiwa.

Konon kabarnya Sumiati adalah TKI ilegal sehingga lepas dari pengawasan pemerintah. Tapi terlepas apakah sumiati seorang TKI ilegal atau bukan, pemerintah telah melakukan kejahatan terhadap sumiati.

Kok bisa ? tentu bisa ! mari kita pikirkan, berapa banyak kasus TKI yang mengalami kekerasan oleh majikannya dan terungkap di publik ? banyaak sekali. Alasan pemerintah selalu saja sama, kalau bukan masalah TKI ilegal, pasti masalah lemahnya koordinasi atau lemahnya pengawasan, atau rendahnya kualitas tenaga kerja.

Tanpa disadari, setiap kali kasus penyiksaan TKI terungkap, alasan diatas kembali mencuat. Pertanyaan saya, "Harus berapa banyak sumiati sumiati lainnya atau nirmala bonat lainnya yang terungkap serta harus berapa puluh tahun lagi sehingga pemerintah mampu mengatasi setiap permasalahan tersebut diatas???"

TKI ilegal merajalela sebab pemerintah tidak pernah tegas menindak mafia TKI. Bukan rahasia umum, bahwa TKI bukannya dilindungi oleh pejabat tapi malah diekploitasi secara ekonomi, fisik, tenaga bahkan tak sedikit yang dieksploitasi secara seksual.

Bukan rahasia umum, bahwa sebelum berangkat dan setelah pulang, para TKI banyak yang diperas, bukan saja oleh calo atau oleh perusahaan penyalur tapi juga oleh kalangan pemerintah sendiri. Padahal kalau saja pemerintah punya niat, para mafia TKI tersebut bisa diberantas, "kalau saja pemerintah punya niat..." sebab pemerintah memiliki kekuasaan legal dan formal untuk menegakkan hukum dan pemerintah memiliki kekuatan militer untuk menindak tegas setiap pelanggaran.

Lain Sumiati, lain pula dengan Gayus. Sebenarnya kasus pelesir gayus ke Bali merupakan satu dari sekian banyak kasus yang mirip. Sudah menjadi rahasia umum bahwa koruptor bebas keluar masuk penjara, sebut saja Aulia Pohan dan Wiliardy Wizard bahkan kalau kita mau flash back ke belakang, kaburnya koruptor BLBI pun modusnya sama dengan kasus Gayus. Edy Tansil menyuap petugas untuk bisa keluar penjara namun tak kembali pada waktu yang telah disepakati, konon dia kabur ke Singapura dan hingga kini tak tentu rimbanya.

Lalu ada pula kasus Ayin serta Urip yang mendapatkan Fasilitas bak bintang 5 di penjara, padahal mereka adalah penjahat.

Seharusnya kasus gayus tak perlu muncul sebab pemerintah sebelumnya sudah mendapat pelajaran dari kasus ayin, urip, eddy tansil serta masih banyak kasus yang lainnya. Maka ketika kasus gayus muncul, saya ingin sekali mengajukan pertanyaan kepada SBY yaitu :

"Apakah pak SBY tidak tahu bagaimana kondisi penjara di Indonesia ? kalau sampai tidak tahu, rasanya keterlaluan sekali. dan jika tahu, kenapa pak SBY tidak bertindak apa-apa. Apakah pak SBY sudah merasa cukup bertindak karena sudah membentuk KPK (saja)? "

selanjutnya saya bisa menarik beberapa kesimpulan :

1. Bahwa selama ini SBY dan presiden presiden sebelumnya juga anggota dewan sebenarnya tidak pernah berbuat apa-apa untuk membenahi penegakan hukum di negeri ini.
2. SBY, presiden sebelumnya serta anggota dewan bodoh sehingga bisa dibodohi oleh bawahannya yang korup, mereka tidak cakap memimpin kita sehingga mau saja menelan laporan berbau ABS (asal bapak senang).
3. SBY, presiden sebelumnya dan anggota dewan memang tidak pernah dilapori oleh kapolri ataupun menteri HAM tentang kondisi penegakan hukum di negeri ini.
4. SBY, presiden sebelumnya dan anggota dewan mengalami cacat mata atau bisa jadi tuli sehingga tidak mampu mendeteksi kelakuan bejat bawahannya yang terjadi di hadapannya sendiri.
5. Terakhir, SBY, presiden sebelumnya dan anggota dewan sama bejatnya dengan petugas penjara yang mau saja disuap sekian juta. Padahal presiden dan DPR/MPR memiliki kewenangan legal formal untuk menegakkan hukum serta melindungi dan membela hak hak rakyatnya.

DPR bisa menghasilkan UU serta kebijakan yang pro-rakyat. Mereka berhak mengajukan mosi tidak percaya serta melakukan pemanggilan terhadap Presiden apabila presiden terindikasi melakukan kesalahan. DPR bersama presiden juga bisa merumuskan undang-undang yang tegas bagi koruptor, misal UU yang mengatur hukuman mati bagi koruptor.

Adapun presiden, dia juga bisa memecat menteri menterinya yang tidak becus bekerja. Presiden juga (lewat menterinya) bisa menindak oknum bejat yang berkeliaran di intansi pemerintah, presiden membawahi intansi hukum seperti jaksa, hakim, KPK, dsb. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan Kepolisian serta bisa menggunakan perangkat militer tersebut untuk menegakkan hukum secara adil dan tegas. Presiden pun bisa memberhentikan duta besar di negara negara tujuan TKI yang tidak becus melindungi para TKI.

Presiden bisa memecat staf staf ahlinya yang banyaknya mengandalkan sistem ABS (asal Bapak senang), presiden juga bisa mengajukan pemecatan bupati, walikota, serta gubernur.

Menghadapi kasus gayus, andai saja SBY mau tegas, dia bisa saja mengancam akan memecat Patrialis Akbar atau Timur Pradopo jika kasus gayus tidak diselesaikan secara cepat dan tepat hingga ke akarnya. Saya yakin, ancaman tersebut akan menggentarkan para pejabat sehingga mereka bekerja dengan sungguh sungguh (walaupun terpaksa karena takut kehilangan jabatan).

SBY juga bisa saja memecat secara tidak hormat menteri atau kepala dinas yang membidangi masalah TKI sehingga menghasilkan syok terapy bagi para pejabat lainnya yang tidak becus bekerja, atau andai SBY seperti yukio, menteri jepang yang mengundurkan diri padahal baru menjabat selama 8 bulan karena tidak mampu memenuhi janji kampanyenya untuk memindahkan pangkalan udara amerika di jepang. Saya yakin, Indonesia akan bebas dari belitan KKN.

Solusinya ?

Tampaknya masalah utama bangsa ini memang terletak pada masalah moral dan entahlah, saya sendiri bingung, apa yang bisa kita lakukan (sebagai rakyat biasa) untuk membenahi negeri ini...

Mungkin kita hanya bisa berharap, suatu hari, Allah SWT memberi karunia kepada bangsa ini seorang pemimpin yang tegas, tulus, penuh cinta dan pro rakyat.