Fatwa MUI Pornografi

Miyabi boleh jadi akan gagal masuk ke Indonesia. Tapi banyak pihak yang sudah diuntungkan dengan kontroversi rencana kedatangan artis film porno Jepang itu. Seperti diberitakan di berbagai media, penjualan VCD dan DVD Miyabi meningkat akibat kontoversi itu.

Dengan kata lain, kontroversi yang sampai melibatkan ketua MUI itu justru membuat banyak orang yang tak mengenal Miyabi jadi mengenal, dan menaruh minat padanya. Sadarkah ketua MUI akan hal ini? Sadarkah dia bahwa tanpa sengaja dia sudah menjadi bintang iklan bagi nama Miyabi?

Indonesia adalah negeri yang unik.

Secara resmi kita punya undang-undang pornografi. Tapi secara vulgar kita melihat produk-produk pornografi justru dijual secara bebas. Tak ada kontrol siapa yang boleh membeli dan siapa yang tak boleh.

Di Jepang, misalnya, majalah yang memuat gambar telanjang dijual bebas di convenient store. Tempat-tempat penyewaan video juga menyediakan film-film porno. Tapi semua itu ada rambu-rambunya. Toko tidak boleh menyewakan atau menjual produk porno kepada orang berusia di bawah 20 tahun. Film-film porno dibatasi, tidak boleh memperlihatkan kemaluan. Film-film yang memuat gambar itu dikenai sensor dengan mengaburkan bagian itu.

Di Indonesia semua itu bebas. Film porno jenis apa saja bisa beredar dan diperoleh oleh siapa saja. Itu berlangsung secara terang-terangan.

Maka, MUI, dan siapapun yang peduli seharusnya tidak meributkan Miyabi. Yang harus diributkan adalah ketimpangan- ketimpangan itu. Harus diributkan secara terus menerus.

MUI harus meributkan lembaga-lembaga penegak hukum yang korup, yang menjadi salah satu penyebab ketimpangan itu. MUI seharusnya juga mendidik dan membina umatnya yang menjadi aparat penegak hukum. Agar mereka menjadi manusia yang saleh.

Yang harus diributkan oleh MUI adalah umatnya, bukan Miyabi. Agar MUI tak sekedar jadi bintang iklan yang membuat Miyabi laris.