Listrik Indonesia 2010

Kondisi kelistrikan INDONESIA saat ini kira kira :

Dari data tahun 2008 biaya produksi rata rata 1317 Rp/Kwh , biaya Bahan bakar rata rata 889 Rp /Kwh sedangakan penjualan rata rata 630 Rp/Kwh , disisi lain sejak 2003 tidak ada kenaikan dan pertumbuhan listrik meningkat 6,8 % (tahun 2008) dengan total kapasitas 29,5 ribuan MW .

Akibat berbagai faktor kesulitan PLN kesulitan untuk investasi untuk ekpansi sehingga kemampuan untuk mengakomodasi pertumbuhan konsumsi listrik jauh berkurang . Disisi lain kalau di tawarkan kepada SWASTA berbagai kendala aturan mengahadang, tentunya sebagai perusahaan harus cari untung, kalau harga jualannya cuma maksimal 630 rupiah tentunya harga belinya juga harus dibawah itu , disisi lain karena juga cari untung juga si Swasta mau bangun kalau harganya cocok. akibatnya Tetuko : Sing teko ora tuku sing tuku ora teko (bahasa jawa yang artinya kira kira tidak ada yang bertransaksi )

Kesulitan untuk mendapatkan energi primer (GAS) karena memang DMO gas maksimal 25 % (ada di UU/PP migas) hal ini si PLN tanpa intervensi Pemerintah tidak bisa berbuat banyak begitu juga untuk batu bara.

Masalah lain untuk daerah yang remote/isolated mau tidak mau Biaya Pokok Produksi (BPP) tinggi karena hanya bisa dilayani oleh BBM disisi lain PLN disamping sebagai perusahaan yang cari untung juga mengemban misi sosial untuk melistriki semua daerah yang rasionya sekarang baru mencapai 60-an % , jelas untuk daerah remote rugi yang diperoleh , kalau ditawarkan ke swasta juga sulit pasti minta harga lebih.

Saat ini pemakaian energi primer kira kira paling besar Batu Bara 48 %, Gas 21 %, BBM 19 %, Air 7 % dan Geothermal 5 % , meskipun pemakaian BBM lebih sedikit dari Batu Bara tapi ternyata kontribusi biayanya jauh sangat besar , sudah banyak Kebijakan tentang diversifikasi energi (energy mix) bahkan sudah ada sejak permulaan pemerintahan orde baru dulu dengan adanya KUBE namun ternyata dalam tahap implementasinya macet selalu karena tidak ada aturan yg aplikabel di lapangan. terutama yg menyangkut investasi swasta (kalau memang mengharapkan peran swasta dalam penyediaan listrik)

Permasalahan permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh PLN (Dirut) semata, karena menyangkut kebijakan yang ujung pangkalnya di UU nya. Namun paling tidak harus ada strategi/kiat untuk meminimais permaslahan ditengah kesemrawutan kebijakan. Untuk kali ini Penguasa Kebijakan di sektor Energi (ESDM) dan Penguasa di sektor kelistrikan (PLN) orang baru yang notabene tidak dibesarkan dalam lingkungan tersebut. Kabarnya Dekom nya juga di ganti dari AHH ke YP yg memang seharianya ngurusin setrum, apakah hasilnya ada perubahan yg signifikan Kita tunggu saja, cuma nunggunya jangan terlalu lama, Bahkan kiprah DPR nya juga muka baru baru malah banyak selebritinya apakah bisa memunculkan produk legislasi yg betul betul bisa mengurai permasalahan energi nasional , kita tunggu saja (Kalau semuanya sami mawon ya berarti gonta ganti person tersebut untuk pemerataan saja biar semuanya kebagian.......)

Kita punya Dewan Energi Nasional yg lahir dari UU Energi, cuma kiprahnya itu sebagai apa masih belum kelihatan, mangkanya banyak yg mempertanyakan padahal distu banyak Para Mantan Mantan . semakin banyak yg ngurus biasa semakin mbulat mbulet terus